Pemerintah Bakal Audit Bangunan Pondok Pesantren, Prioritaskan yang Rawan dan Berusia Tua

Jakarta – Pemerintah berencana melakukan audit menyeluruh terhadap bangunan pondok pesantren di seluruh Indonesia. Langkah ini diambil untuk memastikan kelayakan sarana belajar para santri dan mencegah terulangnya insiden tragis seperti robohnya musala di Pondok Pesantren Al-Khoziny, Sidoarjo, Jawa Timur, pekan lalu.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengatakan, audit tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah akan memprioritaskan pesantren yang memiliki tingkat kerawanan tinggi atau berusia tua, terutama yang telah berdiri antara 100 hingga 200 tahun.

“Kami akan melakukan audit terhadap pesantren-pesantren tua, apalagi yang sudah di atas 100 atau 200 tahun. Audit ini akan dilakukan bersama Menteri Pekerjaan Umum dan lembaga terkait. Setelah itu, kita carikan jalan untuk renovasinya. Yang tua dulu, yang rawan dulu,” ujar Cak Imin

Pondok Pesantren Al-Khoziny di Sidoarjo yang baru-baru ini ambruk diketahui telah berusia 125 tahun. Menurutnya, banyak pesantren tua di Indonesia dibangun tanpa perencanaan teknis yang matang karena keterbatasan dana dan sumber daya pada masa pendiriannya."tambahnya

“Rata-rata pesantren yang sudah tua tidak disertai perencanaan konstruksi memadai. Karena itu, kami ingin memastikan pesantren bisa beradaptasi agar aman dan kuat secara fisik,” tegas Ketua Umum PKB tersebut.

Berdasarkan data Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, Indonesia memiliki sekitar 344 ribu lembaga pesantren, termasuk 42 ribu di antaranya dengan fasilitas asrama. Selain itu, terdapat 104 ribu Madrasah Diniyah dan 194 ribu lembaga pendidikan Al-Qur’an dengan total 9,8 juta santri dan siswa, serta 1,1 juta tenaga pendidik yang tersebar di seluruh wilayah. (bank)