Bandung Barat – Penanganan bencana tanah longsor di Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat kini resmi memasuki masa pemulihan. Pemerintah menghentikan status tanggap darurat pada Jumat, 6 Februari
Ngawi - Kecelakaan beruntun terjadi di ruas Tol Ngawi arah Solo, tepatnya di KM 575, pada Sabtu siang (7/2/2026). Insiden tersebut melibatkan satu mobil pribadi, dua unit bus, satu truk, serta satu alat berat yang
Bandung Barat, 6 Februari 2026 — Status tanggap darurat bencana longsor Cisarua di Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, resmi berakhir hari ini. Meski demikian, proses pencarian korban oleh tim
Bandung Barat – Update terbaru bencana longsor Cisarua Bandung Barat mencatat, 19 prajurit Marinir terdampak telah berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan, namun tiga korban masih dinyatakan hilang dan terus dicari.
Bandung Barat, 6 Februari 2026 — Status tanggap darurat bencana longsor Cisarua di Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, resmi berakhir hari ini. Meski demikian, proses pencarian korban oleh tim
Surabaya – Sidang lanjutan perkara dugaan korupsi dana hibah kelompok masyarakat (pokmas) APBD Jawa Timur tahun anggaran 2019 kembali digelar di Pengadilan Negeri Surabaya, Rabu (5/2). Dalam persidangan, saksi
Surabaya – Tim penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menggeledah kantor Kebun Binatang Surabaya (KBS) pada Kamis (5/2/2026) sore. Penggeledahan ini dilakukan untuk menyelidiki dugaan tindak pidana korupsi dalam
Surabaya — Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan ulang pemeriksaan Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur, sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi dana hibah Pemerintah Provinsi
Jakarta — Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Daerah Khusus Jakarta mengamankan lima warga negara asing (WNA) yang diduga menyalahgunakan izin tinggal terbatas sebagai investor di Indonesia. Penindakan ini
Surabaya — Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengajukan permohonan penundaan pemeriksaan Gubernur Jawa Timur kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Permohonan tersebut disampaikan karena Gubernur berhalangan hadir pada