Karutan Medaeng Bantah Dugaan Pungli Tamping hingga Layanan Kunjungan.

Surabaya , - Kepala Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Surabaya atau Rutan Medaeng, Adi Wibowo, membantah keras dugaan adanya praktik pungutan liar (pungli) dalam penunjukan tahanan pendamping (tamping), penyediaan fasilitas narapidana, hingga layanan kunjungan keluarga. Ia menegaskan seluruh pelayanan di Rutan Medaeng berjalan sesuai standar operasional prosedur (SOP) dan tanpa pungutan.

Kepala Rutan Kelas I Surabaya Adi Wibowo memastikan seluruh layanan kepada warga binaan maupun keluarga dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

"Tidak benar, Mas. Kami melaksanakan seluruh layanan di Rutan tanpa pungutan apa pun," tegas Adi Wibowo.

Adi menegaskan, secara mekanisme seluruh pelayanan di Rutan Medaeng telah berjalan sesuai standar operasional prosedur (SOP). Menurutnya, tidak ada praktik pungutan liar dalam setiap layanan yang diberikan kepada warga binaan maupun keluarga.

Ia juga memastikan, apabila di kemudian hari ditemukan adanya oknum yang terbukti melakukan pungli, pihak Rutan tidak akan segan menjatuhkan sanksi tegas sesuai aturan yang berlaku.

"Secara mekanisme pelayanan di Rutan Medaeng sudah berjalan sesuai SOP dan tidak ada pungutan. Kalau memang ada temuan, kami akan memberikan sanksi keras, bahkan sampai pemecatan terhadap oknum yang terbukti melakukan pelanggaran," ujar Adi.

Meski demikian, Adi menegaskan hingga saat ini pihaknya belum menemukan adanya praktik pungli sebagaimana informasi yang beredar.

Sebelumnya, beredar informasi yang menyebut dugaan adanya pungutan dalam penunjukan tamping, penyediaan fasilitas tertentu di dalam rutan, hingga layanan kunjungan keluarga. Informasi tersebut menyebut adanya biaya untuk menjadi tamping, penggunaan kasur, maupun layanan kunjungan.

Namun demikian, informasi tersebut masih berupa dugaan dan belum dapat diverifikasi secara independen. Pihak Rutan Kelas I Surabaya menegaskan seluruh pelayanan diberikan tanpa pungutan di luar ketentuan yang berlaku serta membuka ruang bagi masyarakat untuk melaporkan apabila menemukan indikasi pelanggaran. (alr)