Polda Jatim Gandeng Menteri PPPA Arifatun Choiri Fauzi Soroti Kekerasan Seksual Berbasis Relasi Kua

Surabaya, - Polda Jawa Timur memperingati Hari Kartini dengan menggelar kegiatan nasional yang menyoroti isu kekerasan seksual berbasis relasi kuasa. Acara ini menghadirkan Arifatun Choiri Fauzi bersama akademisi, mahasiswa, dan lembaga perlindungan perempuan.

Dalam forum tersebut, Arifatun Choiri Fauzi menegaskan bahwa kekerasan seksual berbasis relasi kuasa masih menjadi ancaman nyata, khususnya di lingkungan kampus dan dunia kerja. Ia menyebut, relasi yang tidak setara—seperti dosen dengan mahasiswa atau atasan dengan bawahan—kerap dimanfaatkan pelaku untuk menekan korban agar tidak melawan.

“Momentum Hari Kartini harus dimaknai sebagai perjuangan melindungi perempuan dari berbagai bentuk kekerasan, termasuk yang terjadi karena penyalahgunaan kekuasaan,” ujar Arifatun.

Menurutnya, persoalan ini tidak lepas dari budaya patriarki yang masih kuat, sistem hierarki yang kaku, serta minimnya pemahaman tentang persetujuan seksual. Kondisi tersebut membuat banyak korban memilih diam karena takut, malu, atau merasa tidak memiliki kekuatan.

Dalam kesempatan itu, pemerintah juga mendorong penguatan implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022 agar penanganan kasus lebih berpihak pada korban. Sosialisasi mekanisme pelaporan dan perlindungan hukum dinilai penting untuk membuka akses keadilan.

Sementara itu, Dirketur PPPA  Polda Jatim  Kompol ganis Setyaningrum menegaskan komitmennya dalam mendukung pencegahan dan penanganan kekerasan seksual melalui kolaborasi dengan Satgas PPKS di kampus serta berbagai lembaga layanan korban.

Edukasi mengenai persetujuan (consent) juga menjadi fokus utama. Persetujuan harus diberikan secara sadar, tanpa tekanan, dan dapat dicabut kapan saja

" sebuah pemahaman yang dinilai penting untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual."ungkapnya 

Melalui peringatan Hari Kartini ini, diharapkan kesadaran masyarakat semakin meningkat dan korban berani melapor. Upaya ini sekaligus menjadi langkah nyata dalam menghapus kekerasan seksual berbasis relasi kuasa di Indonesia. (alr)